“Wali Kota itu bukan alat pemuas, artinya kebijakan yang dikeluarkan tentu yang terbaik dari yang baik,” katanya.
Dia juga menyebut, koordinasi antara pemangku kepentingan di dalam sosialisasi dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Padang sangat lemah.
“Dampaknya ke orang tua, siswa dan para guru, bahkan saya sendiri sebagai orang tua juga dibuat bingung olehnya,” katanya.
Bukan Pertama Kali
Ketua DPC PPP Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa menilai kebijakan pembelajaran tatap muka yang bergonta-ganti dalam satu hari.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemko) Padang memberlakukan satu kebijakan seperti lagu Syahrini, ‘Maju Mundur Cantik’.[caption id="attachment_12717" align="alignnone" width="960"]
Ketua DPC PPP Padang, Maidestal Hari Mahesa (kiri). (Foto: Dok. Facebook/Maidestal Hari Mahesa)[/caption]
Menurutnya, kebijakan Pemko Padang yang terkesan plin-plan tersebut bukan kali pertama terjadi.
Sebelumnya, pernah dikeluarkan izin beribadah di rumah ibadah, lalu dicabut namun kembali diberlakukan izin.
“Bukan kali pertama kok kejadian seperti ini, seharusnya Wali Kota evaluasi dan mempelajari setiap kebijakan yang akan dan telah dikeluarkan,” ujarnya.
Editor : Redaksi
