Ramai Tagar #IndonesiaMasihAda Jelang HBN 2021, Semua Berawal dari Sumbar

HALONUSA.COM - Ramai di media sosial tagar #IndonesiaMasihAda jelang peringatan Hari Bela Negara (HBN) pada 19 Desember 2021 mendatang. Ternyata, tagar 'Indonesia Masih Ada' ini berawal dari Ranah Minang, yang dipopulerkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Kampanye 'Indonesia Masih Ada' ini, digencarkan guna mempopulerkan akan pentingnya keberadaan Sumbar dalam mata rantai sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mata rantai itu adalah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pemerintahan yang ketika itu masih berumur 207 hari, berpindah-pindah dari dalam rimba raya Sumbar. Tahun ini, sudah 73 tahun PDRI sejak terbentuk. Peristiwa dibentuknya PDRI ini, ditetapkan sebagai Hari Bela Negara untuk seluruh masyarakat Indonesia.

  Lihat postingan ini di Instagram  

Sebuah kiriman dibagikan oleh Humas Provinsi Sumbar (@humas.sumbar)

"Generasi muda harus tahu, harus mendapatkan informasi utuh tentang sejarah," sebut Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Hefdi, Selasa (14/12/2021). Dijelaskannya, sepenggal kalimat 'Indonesia Masih Ada' memiliki makna yang dalam bagi negeri ini. Mempunyai arti penting. Kemudian dikemas dalam tagar #IndonesiaMasihAda. Menurutnya, pengambilan kalimat 'Indonesia Masih Ada' sudah melalui pertimbangan yang matang. Sebab, kalimat tersebut mencerminkan makna pidato Safruddin Prawiranegara sehingga PDRI diakui dunia internasional. Kalimat itu akhirnya cukup populer. Dikenal banyak orang. Beredar luar di sejumlah media sosial. Pengambilan tagar itu menurut Hefdi, juga sesuai arahan Gubernur Mahyeldi, agar peringatan HBN 2021 dapat menjadi momentum semangat bersama majukan Sumbar. Tagar #IndonesiaMasihAda sebagai implementasi bentuk semua emosi bela negara yang diungkapkan semangat PDRI dalam melanjutkan perjuangan, walaupun pada saat itu Presiden Soekarno, Wapres Mohammad Hatta serta beberapa menteri ditahan Belanda di Yogyakarta. "Jika ada netizen dan publik mempertanyakan tagar #IndonesiaMasihAda yang ditampilkan di medsos Biro Adpim Sumbar, itu sebagai sebuah kreativitas bagaimana mengingatkan kembali semua orang agar tertarik dan tahu tentang perjuangan PDRI sebagai peringatan Hari Bela Negara, satu-satunya sejarah peringatan di luar Jawa," ujarnya. Hefdi juga sampaikan pesan Gubernur Mahyeldi, semangat dan nilai-nilai juang bela negara itu mesti terus tumbuh dari generasi ke generasi dalam menjaga keutuhan NKRI. "Setiap orang ada banyak kesempatan ikut serta dalam sikap dan pejuang bela negara hari ini, sesuai dengan profesi dan aktivitas masing-masing untuk memberikan karya dan keberhasilan kebanggaan bangsa Indonesia terhadap kemajuan di semua lini kehidupan dan persaingan global saat ini," ungkapnya.

  Lihat postingan ini di Instagram  

Sebuah kiriman dibagikan oleh Humas Provinsi Sumbar (@humas.sumbar)

Sementara itu, Kabag Materi Komunikasi Pimpinan (Makopim) Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Zardi Syahrir SH MM menambahkan, tagar #IndonesiaMasihAda upaya membangkitkan semangat peringatan HBN, baik di Sumbar maupun secara nasional. "Kegiatan ini berawal dari pemikiran dan kreativitas kawan-kawan di lingkup Makopim melibatkan sejumlah mahasiswa ilmu komunikasi berbagai perguruan tinggi, ada dari Universitas Padjajaran, Univesitas Islam Negeri Jakarta, Universitas Andalas, UIN Bandung, ISI Padang Panjang dalam mengembangkan potensi strategi komunikasi medsos @humas.sumbar," ujarnya. Ditambahkannya, Bagian Makopin akan terus mengembangkan diri, berinovasi dan berimprovisasi penyebaran informasi kegiatan kehumasan daerah, guna meningkatkan pencitraan dan membangun kepercayaan publik dalam penyelenggaraan Pemprov Sumbar. "Kemajuan teknologi di Provinsi Sumbar yang termasuk daerah melek teknologi cukup tinggi. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Adpim Setda Sumbar terus berinovasi dan berkreativitas menjawab semua tangtangan dalam dunia komunikasi saat ini." "Tingkat apresiasi dan aktivitas pelaku medsos di Sumbar sangat baik dan ini tentu perlu didorong dalam semangat memajukan pembangunan daerah," katanya.

Makna di Balik Tagar #IndonesiaMasihAda

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) memiliki peran penting dalam upaya mempertahankan Kemerdekan bangsa Indonesia. PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI disebut juga dengan Kabinet Darurat yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Sistem pemerintahan PDRI berada di Sumatera Barat. Karena setelah Ibu Kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. PDRI dibentuk tidak lama setelah Ibu Kota Yogyakarta dikuasai Belanda pada 19 Desember 1948 saat Agresi Militer Belanda II. Di mana pada waktu itu para pemimpin Indonesia, seperti Sukarno, Moh Hatta dan Sutan Syahrir, dan Agus Salim ditangkap dan diasingkan Belanda ke daerah luar jawa. Sebelum ditangkap, Sukarno dan Moh Hatta menggelar rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk pemerintahan sementara. Mendengar ibu kota lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, Safruddin Prawiranegara bersama Kol Hidayat, panglima tentara dan teritorium Sumatera mengunjungi Teuku Mohammad Haasan, Gubernur Sumatera di kediamannya mengadakan perundingan. Kemudian mereka langsung menuju Halaban, perkebunan teh yang berjarak 15 kilometer di selatan Kota Payakumbuh. Di sana mereka mengadakan rapat dengan sejumlah tokoh pada 22 Desember 1948. Kemudian mereka membentuk PDRI. Sejak saat itu PDRI menjadi musuh nomor satu Belanda dan tokoh-tokoh PDRI diburu Belanda. Mereka harus menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda. Diketahui, peran PDRI sangat penting dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya mengisi kekosongan pemerintahan, PDRI berhasil menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Di mana informasi-informasi tentang Indonesia masih ada disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia. Sehingga negara-negara lain tahu mengenai keadaan Indonesia yang sesungguhnya. PDRI berakhir ketika perjanjian Roem-Royen yang disepakati oleh Belanda dan Indonesia disahkan pada 1 Juli 1949 tercapai. Pada perjanjian tersebut semua tawanan politik yang diasingkan oleh Belanda dilepaskan tanpa syarat dan dikembalikan ke Yogyakarta. Maka pada tanggal 13 Juli 1949 Presiden RI Ir Sukarno dan Moh Hatta kembali ke Yogyakarta. (*) Editor : Redaksi